PEMERINTAH KOTA KEDIRI
Dinas Komunikasi dan Informatika

Sebagai garda terdepan dalam menangani pasien campak dan rubella, tenaga kesehatan (nakes) terutama yang belum mendapatkan vaksinasi atau tidak memiliki antibodi yang baik bisa sangat rentan terinfeksi penyakit. Maka dari itu Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan berkomitmen memberikan perlindungan kepada nakes terkait agar memiliki antibodi yang baik melalui pelaksanaan Vaksinasi Measles and Rubella (MR) Dosis I, Rabu (29/4) di Rumah Sakit Gambiran.   Di lain tempat, dr Hamida, Sp.P, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri menyebutkan target sasaran kegiatan tersebut yakni nakes yang belum pernah mendapatkan vaksinasi MR berjumlah 576 nakes yang tersebar di RS Gambiran, RS Kilisuci, dan RS Daha Husada. Adapun dari angka tersebut yang sudah mendapatkan vaksinasi sebanyak 223 nakes atau sebesar 40%. “Vaksinasi ini sudah kami laksanakan sejak pekan lalu pertama di RS Daha Husada. Untuk hari ini di RS Gambiran menyasar sebanyak 253 nakes,” jelasnya.    Sebelum tindakan penyuntikan, peserta terlebih dahulu diskrining untuk mengecek tekanan darah dan penyakit bawaan. Apabila yang bersangkutan dalam kondisi sakit maka akan dijadwalkan ulang pada kesempatan berikutnya.   Guna memenuhi target capaian yang ditetapkan Dinas Kesehatan sebesar 100%, pihaknya telah menyiapkan 518 dosis I, 576 dosis II, dengan total dosis 1.094 dan total vial 137. “Sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat, saat ini vaksinasi masih dilakukan di rumah sakit rujukan daerah. Pada tahap awal kami juga memulai dengan rapat koordinasi bersama penanggungjawab vaksin di masing-masing rumah sakit, sehingga sasaran utamanya harus dihitung dan dipastikan,” jelasnya.   Meski demikian, kegiatan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan waktu bekerja, sehingga vaksinasi tidak bisa dilakukan secara serempak. Dengan berlangsungnya kegiatan ini, dr Hamida berharap agar capaian yang sudah ditetapkan pemerintah bisa terealisasi. “Mudah-mudahan vaksinasi yang kita lakukan bisa bermanfaat menambah kekebalan bagi teman-teman nakes sehingga lebih aman untuk penanganan kasus-kasus campak,” tutupnya.    

Guna memastikan setiap sekolah memahami urutan teknis pelaksanaan SPMB untuk SMA/SMK, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri melaksanakan kegiatan sosialisasi SPMB SMA/SMK Tahun 2026, Selasa (28/4). Kegiatan ini melibatkan seluruh perwakilan SMP dan MTs se-Kota Kediri. Setiap sekolah diwakili oleh tiga unsur penting, yakni Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Wakil Kepala Bidang Kurikulum, serta Guru Bimbingan Konseling (BK).   Mandung Sulaksono, Kepala Dinas Pendidikan dalam keterangannya mengatakan kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kesiapan sekolah dalam menghadapi perubahan mekanisme SPMB sekaligus memperkuat pendampingan kepada siswa. “Kegiatan ini merupakan wujud upaya dari Dinas Pendidikan untuk memastikan seluruh siswa mendapatkan akses pendidikan lanjutan,” terangnya.    Sebagai media penyebaran Informasi mengenai SPMB, Dinas Pendidikan juga memanfaatkan grup koordinasi (WhatsApp). Dengan pemahaman informasi yang tepat dan akurat serta koordinasi yang baik, Mandung berharap seluruh lulusan SMP dan MTs di Kota Kediri dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu SMA/SMK sesuai minat dan kemampuan masing-masing. “Saya mengimbau sekolah untuk membantu input data siswa serta mendampingi siswa dalam menentukan jalur pendaftaran yang sesuai sehingga harapannya tidak ada siswa yang putus sekolah karena kendala administratif atau kurangnya informasi,” jelasnya.   Sementara itu, Chairul Effendi Kasi PMA dan PKPLK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri menjelaskan ada perubahan urutan terkait tahapan SPMB. Jika tahun sebelumnya dimulai dari tahapan afirmasi, dilanjutkan prestasi nilai akademik dan jalur domisili, maka tahun ini urutannya dibalik. Jalur domisili menjadi tahap pertama, diikuti tahap jalur afirmasi, jalur prestasi hasil lomba, jalur mutasi orang tua dan tahap terakhir adalah jalur prestasi nilai akademik.    Dari sisi kuota, secara umum tidak mengalami perubahan signifikan. Untuk jenjang SMA, jalur domisili memiliki kuota sekitar 35% yang terbagi menjadi domisili reguler dan sebaran. Selanjutnya jalur afirmasi sebesar 30%, jalur prestasi hasil lomba sebesar 5%, jalur mutasi orang tua sebesar 5% serta prestasi akademik sebesar 25%. Sementara untuk SMK, jalur domisili memiliki kuota sebesar 10%, jalur afirmasi sebesar 15%, jalur mutasi sebesar 5%, jalur prestasi hasil lomba sebesar 5% dan jalur nilai prestasi akademik dengan kuota terbanyak mencapai 65%.    “Domisili sebaran ini untuk mengakomodir kelurahan yang masuk di wilayah rayon SPMB. Sebagai contoh, satu sekolah meliputi 15 kelurahan, maka kuota tersebut akan dibagi rata ke setiap kelurahan. Dengan demikian, setiap wilayah memiliki kesempatan yang adil untuk mengakses sekolah tersebut,” ujarnya.   Seluruh proses SPMB Tahun 2026 dilakukan secara daring melalui laman resmi SPMB Jawa Timur. Tahapan pelaksanaan diawali dengan proses pengambilan PIN yang dijadwalkan dimulai pada tanggal 28 Mei 2026. “Setelah pengambilan PIN secara online, selanjutnya untuk proses verifikasi dan validasi dokumen, calon peserta didik bisa datang ke sekolah terdekat. Semua jalur pendaftaran dilakukan secara online, namun untuk saat ini masih tahap sosialisasi dan sistem masih kita persiapkan,” terangnya.    Jika ada kendala saat proses pendaftaran, Chairul mengatakan calon siswa dan orang tua dapat mendatangi sekolah tujuan terdekat, kantor Cabang Dinas Pendidikan atau menghubungi layanan hotline yang telah disediakan. Agar pelaksanaan PPDB berjalan transparan, Chairul mengaku pihaknya telah membentuk panitia monitoring khususnya pada saat proses pengambilan PIN dan verifikasi dokumen di lapangan. “Apabila mengalami kendala saat pendafataran, bisa langsung datang ke sekolah tujuan karena masing-masing sekolah sudah menyiapkan call center atau bisa datang langsung ke cabang Dinas Pendidikan dan menghubungi call center yang sudah kita siapkan di nomor 082 244 005 792,” pungkasnya.    

Upaya pengendalian penyakit tidak menular terus diperkuat melalui kegiatan Workshop Penguatan Kader Kesehatan dalam Deteksi Dini Diabetes Mellitus, Selasa (28/4). Berlangsung di salah satu hotel di Kota Kediri, kegiatan yang diikuti 200 kader kesehatan ini bertujuan memberikan pembinaan dan pembekalan kepada peserta agar mampu berperan aktif dalam pencegahan serta pengelolaan diabetes mellitus di masyarakat.   Secara terpisah, dr Hamida, Sp.P, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri menilai kader kesehatan memiliki peran strategis dalam pelaksanaan skrining di masyarakat sebagai bagian dari program pengendalian diabetes mellitus. Melalui keberadaan kader yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, diharapkan deteksi dini, edukasi pencegahan, serta pengelolaan penyakit dapat berjalan lebih efektif. Kegiatan ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara kader, Dinas Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas.   “Kami juga terus berupaya meningkatkan kapasitas kader melalui berbagai pelatihan dan workshop, tidak hanya terkait diabetes mellitus tetapi juga berbagai penyakit lainnya. Hal ini dilakukan agar kader memiliki kompetensi yang memadai di berbagai bidang kesehatan,” terang dr Hamida.   Dalam mekanisme pelaporan, hasil deteksi dini yang dilakukan oleh kader akan dilaporkan ke puskesmas setempat dan selanjutnya diinput melalui Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK). Hal ini menjadi bagian penting dalam sistem pemantauan dan pengendalian diabetes mellitus secara terintegrasi. Mengakhiri pernyataannya, Ia berpesan kepada masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat guna mencegah diabetes mellitus. Pendekatan promotif dan preventif dinilai lebih utama dibandingkan kuratif. Masyarakat juga didorong untuk menerapkan pola hidup sehat CERDIK, yakni: memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dengan kalori seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres.    Workshop ini menghadirkan dua narasumber, yaitu dr Agus Sulistiawan, MMRS, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Kediri serta Moh Rizqi Lazuardi Ramadhan, dosen Pengobat Tradisional Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Dalam paparannya, dr Agus menekankan pentingnya deteksi dini diabetes mellitus melalui pengenalan gejala awal yang dikenal dengan istilah 3P, yaitu poliuri (sering buang air kecil), polidipsi (sering haus), dan polifagi (sering lapar), yang perlu dikonfirmasi melalui pemeriksaan gula darah.   Dalam sesi terkait pengobatan herbal, narasumber kedua menjelaskan bahwa penggunaan obat herbal perlu dilakukan secara bijak dan tidak sembarangan. Meskipun sering dianggap aman, obat herbal tetap memiliki potensi efek samping. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan cara pembuatan, komposisi, dosis, serta peralatan yang digunakan. Tidak semua tanaman herbal dapat dikonsumsi, dan penggunaannya harus sesuai aturan. Ia juga menegaskan bahwa terapi herbal bersifat komplementer dan tidak menggantikan obat yang diresepkan oleh dokter.   Melalui kegiatan ini, diharapkan para kader kesehatan dapat memahami penggunaan obat herbal secara tepat sehingga mampu memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat. Saat ini, pemanfaatan obat herbal di Kota Kediri masih belum maksimal dan lebih banyak digunakan sebagai terapi pelengkap.